Ismail Yusanto (Jubir HTI) : Indonesia dan Dunia Inginkan Syariah

Muhammad Ismail Yusanto, Jubir HTI

Survei syariah terbaru yang diselenggarakan SEM Institute menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia (72 persen) menginginkan tegaknya syariah hingga level negara. Ini mengkonfirmasi hasil survei yang dilakukan lembaga lain yang juga menunjukkan angka di kisaran yang sama.

Bahkan dalam survei yang dilakukan PEW ResearchCenter menemukan fakta bukan hanya di Indonesia tetapi kaum Muslim di berbagai belahan dunia lainnya juga menginginkan tegaknya syariah dalam level negara. Di seputar itulah wartawan tabloid Media Umat Joko Prasetyo berbincang dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya.

Apa pentingnya survei ini?

HTI ingin mengetahui respon publik terhadap dua isu utama terkait dakwah, yakni tentang syariah dan khilafah.  Bagi kita mengetahui respon publik terhadap dua isu tadi sangat penting, karena hal itu akan mencerminkan sikap, tanggapan dan dukungan publik terhadap hal-hal yang menjadi pusat perhatian kita selama ini.

Prof. Asep Warlan : Partai Islam tak Ada Beda Dengan Partai Lain

Bandung. “Berbagai program yang diusung oleh partai Islam tak ada bedanya bila dibandingkan dengan partai yang lain”, demikian yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H. M.H, Pengamat Hukum dan Politik dan Guru Besar HTN Universitas Katholik Parahyangan tatkala mengomentari hasil quick count yang menempatkan partai Islam berada dibawah partai nasionalis kepada Media Umat saat ditemui di Kampus Pascasarjana Unpar, Bandung, pada (12/4).

Abu Bakar Ba'asyir : Ikut Pemilu Sama Saja Memilih Tuhan Baru

Ustadz Abu Bakar Ba'asyir

CILACAP  – Ulama yang sedang menjalani hukuman penjara, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir mengingatkan masyarakat dan umat Islam agar tidak dekat-dekat dengan tempat pemungutan suara (TPS) dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2014 bulan April mendatang, dan tidak pula ikut serta dalam pesta syirik demokrasi lima tahunan tersebut.

Tanggapan HTI Jawa Barat Terkait Pembatasan Jam Operasi Hiburan Malam

Polda Jabar telah menerapkan  pembatasan jam operasional tempat hiburan malam di Jawa Barat. "Pembatasan jam hiburan malam hingga pukul 24.00 WIB berdasarkan kajian yang kami lakukan dan pertimbangan dampak operasional hiburan malam hingga dini hari," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Mochamar Iriawan di Bandung, Jumat (10/1) saat bersilaturahim dengan pemuka agama di Mapolda Jabar.

Kapolda menyebutkan, langkah itu diambil sebagai untuk menjaga keamanan, ketertiban di Jabar. Selain itu juga memberikan perlindungan kepada para karyawan hiburan malam dan pengunjung sehingga masih bisa pulang pada jam-jam aman.

"Pembatasan jam operasional hiburan malam itu banyak positifnya dibanding negatifnya dan itu berdasarkan kajian," katanya.

Sementara itu, Reporter JabarBersyariah menanyakan perihal keputusan ini kepada Luthfi Affandi, selaku humas HTI Jawa Barat. "HTI Jabar berpandangan, hiburan malam semisal pub, diskotik, karaoke, bar, kafe, resto, panti pijat dll, seharusnya tidak hanya dibatasi jam operasinya, langkah yang paling tepat adalah menutup."

"Alasannya jelas, tempat hiburan malam, adalah tempat yang tidak hanya identik dengan kemaksiatan tetapi juga kriminalitas. Tempat yang menjadi ajang kemaksiatan dan mendorong kriminalitas, bukan hanya dibatasi, seharusnya ditutup!" Begitu ujar Ustadz Luthfi secara tegas.

"Humas Polda Jabar sendiri, Kombes Pol Martinus Sitompul yang mengatakan bahwa diantara alasan pembatasan jam operasi hiburan malam dalam rangka mengurangi keributan, perkelahian dan pertikaian yang kerap terjadi di tempat hiburan malam seperti yang terjadi beberapa hari ke belakang yakni ketika Kapolsek Astanaanyar Kompol Sutorih dianiaya oleh pria mabuk di area Karaoke Anggun." Kembali melanjutkan pernyataannya.

Diakhir pernyataannya, ustadz Luthfi menegaskan, "Pemda Kota Bandung, harus merespon cepat terkait dengan hiburan malam ϑĭ kota bandung yang sudah sangat mencemaskan, baik kemaksiatannya ataupun pemicu kriminalitasnya. Maka, usul kami, Pemkot Bandung bersama dengan DPRD harus menyusun atau merevisiPerda yg ada sebelumnya, yang intinya bukan sekedar membatasi jam operasi hiburan malam, tetapi menutup tempat hiburan malam." 

Hanya Penjahat yang Takut Syariat

Wednesday, 03 July 2013 05:52

Rokhmat S Labib, Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Seolah menganggap syariah berbahaya, Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby langsung mengomentari hasil survei Pew Research yang menunjukkan 72 persen Muslim Indonesia menginginkan syariah sebagai landasan hukum negara, sebagai sesuatu yang ‘harus dianggap serius’. Di sisi lain, hasil survei pun menunjukkan mayoritas Muslim Indonesia setuju dengan demokrasi, sistem pemerintahan yang tidak cocok dengan syariah. Nah, di seputar itulah wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo berbincang dengan Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rokhmat S Labib. Berikut petikannya.

Amerika Tak Beretika!

Budi Mulyana,
Pengamat Hubungan Internasional/Dosen Unikom Bandung

Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes ke Kedubes Amerika Serikat setelah koran terkemuka di Australia Sydney Morning Herald, Selasa (29/10), menyebut Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, sebagai salah satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS di seluruh dunia. Lantas apa dampak nota protes tersebut bagi hubugan kedua negara?Temukan jawabannya dalam perbincangan wartawan Media Umat Joko Prasetyo dengan Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana. Berikut petikannya.

Bagaimana tanggapan Anda atas disinyalirnya Amerika menyadap Indonesia?

Informasi ini bukan informasi yang baru. Persoalannya menjadi ‘heboh’ karena informasi ini disampaikan oleh disitir NSA (National Security Agency) Amerika Serikat, sehingga seolah keakuratan informasinya bisa dipertanggungjawabkan, karena ini adalah informasi ‘orang dalam’.